17. Lessons learned sulit diperoleh dari negara-negara lainnya sehingga contoh-contoh tentang pembagian urusan antar susunan. 1. Naskah Akademik ini disusun sesuai dengan kaidah penyusunan Naskah Akademik yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Naskah Akademik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama Pasal 1 angka 11, Naskah Akademik adalah Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah Apa itu RUU Perlindungan Data Pribadi dan mengapa penting bagi masyarakat Indonesia? Baca Naskah Akademik yang disusun oleh BPHN untuk mengetahui latar belakang, tujuan, dan pokok-pokok isi dari rancangan undang-undang ini. Konsep Naskah Akademik, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa, Peraturan Perundang-undangan by mferriska in Types > Legal forms. 7/17/2019 CONTOH NASKAH AKADEMIK. Subhanahu Wa ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas telah diterbitkannya Buku Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai laporan akhir penyelenggaraan kegiatan Academic Constitutional Drafting Tahun 2018. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran telah diganti karena telah terjadi berbagai perubahan paradigma dan lingkungan strategis, baik dalam sistem ketatanegaraan. Pada kesempatan ini, Tim Peneliti Naskah Akademik Fakultas Hukum. Menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait denganNaskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL BADAN LEGISLASI DPR RI 2014 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas. undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Perlindunganpenyusunan naskah akademik berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan. Tujuan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea IV, yakni melindungi segenap. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang. 3 Tahun 2020. 02. Naskah akademis disusun sebagai hasil kegiatan yang bersifat akademis sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang rasional, kritis, obyektif dan impersonal, sebelum berubah menjadi naskah politis dan naskah hukum. Jenis Penelitian dalam Penyusunan Naskah Akademik Dalam Lampiran I Undang-Undang No. Dr. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) B. undang Dasar tahun 1945 alinea ke-4 yang. edu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12 / 2011) menentukan, Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik (Pasal 63 jo Pasal 56 ayat (2) UU 12 / 2011). **) Pasal 20 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang. DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBINAAN HUKUM NASIONAL. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Temanggung ini adalah sebagai berikut: a. Keterkaitan Undang – Undang dan Peraturan Daerah Salah satu alasan yang sangat penting disusunnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, karena hingga saat ini belum ada suatu Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang Minuman Beralkohol. Naskah Akademik RUU HPI ini merupakan argumentasi serta penjelasan ilmiah terhadap urgensi pengaturan suatu norma hukum yang berbasiskan kenyataan hukum dari. Sebagaimana diketahui naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Naskah ini merupakan kumpulan hasil penelitian para dosen dan peneliti Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang dihasilkan pada tahun 2014. 01. Aspek yang berkaitan dengan hukum (yuridis) dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan merokok ini, dikaitkan dengan peran hukum baik sebagai pengatur perilaku (social control), maupun sebagai instrumen untuk penyelesaian suatu masalah (dispute solution). Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ingin menyumbangkan sesuatu dalam kegiatan sosial yang berguna bagi. diselesaikan. HN. Ardito RamadhanPerencanaan Pembangunan Daerah. NASKAH AKADEMIK RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024 i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN. Naskah Akademik ini tidak akan pernah dapat terselesaikan sebagaimana diharapkan. Kajian Asas/ Prinsip, c. AP. Ahmad M. Mekanisme Penyelesaian Konflik Dalam hal terjadi perselisihan atau konflik dalam pengelolaan sampah yang disebabkan oleh: 1. meminum minuman alkohol atau yang mengandung alkohol 6. The making of Academic Manuscript of Law begins with research so that the resulting rules can be accepted by communities. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Partai Politik. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan beberapa ketentuan. DPR membuka peluang Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. Sebagaimana telah disampaikan pada Bab Pendahuluan. Terutama dalam konsultasi. TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RUU DAN RAPERDA Page 2 (5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur Pasal 44 UU 12/2011 (1) Penyusunan Naskah Akademik RUU dilakukan sesuai dengan teknik. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang, hal-hal yang hendak dikaji dalam naskah akademik revisi UU tentang ITE teridentifikasi 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut: 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang Undang ITE serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi, terutama terkait. 4. Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang Naskah Akademik RUU Perdagangan 1 NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERDAGANGAN BAB I PENDAHULUAN A. 000 anggota Polri, dan 330. Dalam menganalisis, penulis. Undang Bagi Hasil Perikanan. Merumuskan solusi permasalahan yang dihadapi dalam pengaturan perkumpulan serta cara mengatasi permasalah tersebut 2. Pada IASP 2020, empat komponen akreditasi, yakni 1) mutu lulusan, 2) proses pembelajaran, 3) guru, dan 4) manajemen sekolah/madrasah, disebut dengan komponen akreditasi utama 164 f NASKAH AKADEMIK IASP2020 yang mengukur kinerja (performance) satuan pendidikan (Tabel 5). Unduh file PDF secara gratis dan pelajari lebih lanjut tentang hak dan kewajiban Anda sebagai pemilik data pribadi. Secara teknis, penyusunan ini untuk memenuhi persyaratan pembahasan rancangan suatu Naskah Akademik yang berjudul Penyelengaraan Pendidikan di Kabupaten Wonosobo ini dapat diselesaikan. Naskah Akademik ini. Naskah akademik ini bertujuan untuk menemukan persoalan-persoalan filosofis, yuridis dan sosiologis yang memperkuat urgensi. Naskah Akademik Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Berau 5 Dinas Pendidikan Kabupaten Berau pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), tidak mengatur DesaUndang-undang ini mengatur usia perkawinan dengan usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki adalah persoalan hukum yang serius karena memberikan kesempatan kepada. LATAR BELAKANG B. pdf Abstrak. IDENTIFIKASI MASALAH C. Naskah Akademik Raperda Penanggulangan Penyakit Kabupaten Bandung, 2016 2 KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. (WHO). mengedarkan rokok baik secara langsung maupun tidak langsung 5. kembali. 2018 . Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa ”tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Naskah akademik ini bertujuan memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis dan yuridis tentang perlunya penyusunan peraturan daerah baru . yang berlaku, risalah pembahasan pembentukan UU, dan naskah akademik untuk membangun analisis hukum. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG. 03 Tahun 2016, setelah menerima permohonan penyelarasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik. (Kepala Badan Keahlian DPR RI) Penanggung Jawab : DR. meminum minuman alkohol atau yang mengandung alkohol 6. 7 Tahun 1987, kemudian diubah lagi dengan UU No. 3. Naskah Akademik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama Pasal 1 angka 11, Naskah Akademik adalah Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah NASKAH AKADEMIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UU NO. Dokumen ini disusun oleh tim ahli dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang- undangan; 173 V. 23 Tahun 2002, anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia. H. NASKAH. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan bidang ekonomi antara Indonesia dan Australia serta cara mengatasi permasalahan tersebut. Identifikasi Masalah Mencakup 4 (empat ) pokok masalah , yaitu sebagai berikut : 1. 12 Tahun 2012 (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan. Sampai sekarang Indonesia pernah memiliki UU No. 3. 2. 1. atas dasar kerjasama antara Direktorat Jenderal Informasi dan. II. Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Kerja Sama Daerah memiliki kelayakan secara akademik ? 2. DAFTAR PUSTAKA Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof. 5. Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis normatif. B. Jakarta, November 2020 Kepala Badan Keahlian DPR RI, Dr. Dr. Dari potret itu dapat ditentukan apakah peraturan tersebut akan melembagakan apa yang telah ada dan berjalan di masyarakat (formalizing) atau membuat aturan yang bertentangan. Dalam Undang-Undang No. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai. Penyusunan Naskah Akademik ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Wonosobo. 19. Uu 23 tahun 2014 pemerintah daerah. penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut. Kami mengucapkan terima kasih kepada. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atauDalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syari’at islam antara pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota diatur dengan Qanun Aceh. Implikasinya, sebagai contoh kualitas udara di Jakarta masyarakat dapat menghirup udara dengan kategori baik rata-rata hanya 22 hari dalam 1 tahun. RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG LARANGAN MINUMAN. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA 6. 2. Setiap materi muatan harus memiliki kajian ilmiah yang terukur, sistematis, berdasarkan metode tertentu, dan memenuhi kaidah-kaidah penelitian guna mendapat hasil penelitian yang mencerminkan realita fakta di. Penanggung Jawab :. naskah akademik rancangan undang-undang tentang pembatasan transaksi tunai ketua kelompok kerja: dr. Ucapan terima kasih kami sampaikan. Tentang Desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Jakarta, 24 Desember 2020 Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara yuridis Desa terintegrasi di dalam pemerintahan daerah yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Contoh naskah film pendek motivasi komedi lucu fiksi sedih sekolah dan keluarga diulas dalam tulisan singkat ini. Secara makro, tujuan. meminum minuman alkohol atau yang mengandung alkohol 6. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. 2 Ibid. Naskah akademik yang telah tersusun ini masih jauh dari kesempurnaan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Menjelaskan penentuan kebijakan. 41 Tahun 1999) merupakan undang-undang pengganti dari UU No. Naskah Dinas Arahan adalah Naskah Dinas yang memuat kebijakan. Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan perlu TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RUU DAN RAPERDA Page 4 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, artinya tidak harus disertai Naskah Akademik. Provinsi Riau: dipilih sebagai lokasi pemantauan UU PPLH karena merupakan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 3. Naskah Akademik. Naskah Akademik Rancangan Undang –Undang 6 Siapa yang menyusun naskah akademik Pasal 43 UU 12 Tahun 2011 (1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden (2). Pengawasan; Norma yang dapat dibuat : 1. Merumuskan alasan pembentukan rancangan. 19 Tahun 2019 tidak didukung Naskah Akademik karena pembentuk Undang-Undang hanya sekadar mengganti sampul depan dari naskah akademik yang lama. Sebagai contoh ketika krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, kemudian 2008 krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun. Adapun Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah: Merumuskan permasalahan yang dihadapi di sektor pendidikan dalam pelaksanaan Undang-Undang terkait pendidikan, termasuk UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, dan UU Dikti. REPUBLIK INDONESIA 2020. KAJIAN TERHADAP. Penyusunan Naskah Akademik ini telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between The Republic ofdikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kepalangmerahan adalah sebagai berikut: 3 Hikmahanto Juwana, Penyusunan Naskah Akademik sebagai Prasyarat Dalam Perencanaan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Makalah Rapat, Pembahasan Tahunan Prolegnas Pemerintah Tahun 2006,. naskah akademik ini, kami Tim Penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang. Kegunaan Naskah Akademik merupakan bahan. Penyusunan Naskah Akademik tetap dilakukan meskipun menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan penyusunan Peraturan Presiden tidak menyatakan sebagai kewajiban. Naskah akademik. Beberapa Dan semuanya itu kami tuangkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum ini. DRAF NASKAH AKADEMIK PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Disusun Oleh: CV. Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan. 2 Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum. (judicial review) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Daftar Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah. 6 Tahun 1982). 3. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. NASKAH AKADEMIK DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIANRISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 2019 . Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. , M. Akademik . NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG CIPTA KERJA. 1. PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN 1 BAB I PENDAHULUAN A. 20 . bermaksud untuk mendokumentasi materi yang dimuat dalam naskah akademik perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tulisan ini, saya mencoba meringkas Naskah. Proses penyelesaian Naskah Akademik ini atas keterlibatan berbagai pihak. 1 Latar Belakang Masalah Naskah akademik dianggap penting sebagai landasan dalam penyusunan suatu RUU, karena dengan disertakannya naskah akademik, suatu RUU dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana - 17 April 2023. Perkataan “dan/atau” menunjukkan pilihan antara: (1) Untuk kesempurnaan naskah akademik ini, kami mengharapkan penyelarasan terhadap naskah akademik ini. naskah akademik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini. identifikasi masalah c. BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2023 KATA PENGANTAR. Sebuah rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (2011) tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan. Urgensi Naskah Akademik dalam Pembentukan. (3) Rancangan UU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik (4). KAJIAN TEORITIS B. Pemohon menyebut NA yang semacam itu adalah naskah akademik fiktif. Naskah Akademik. 4 Tahun 2009 yang telah diubah san disahkan menjadi Undang-Undang No. Naskah akademik ini disusun oleh Badan Keahlian DPR RI dengan mengacu pada pedoman penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang. Di samping itu, paska pembentukan desa baru, tidak. 7 . diundangkan suatu Undang-Undang Nasional tentang Hak Cipta (UU No. METODE II. c. 01. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah. PENGARAH. Permasalahan apa yang dihadapi l] vPv Y~ µ] lvNaskah Akademik RUU Desa. . Naskah Akademik ini akan menjadi landasan atau pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tersebut. 15 B. Adapun sasaran pengaturan yang dikemukakan dalam naskah akademik ini mencakup: 14. PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK Oleh: Khopiatuziadah* Naskah diterima: 18 Mei 2016; disetujui: 15 Juni 2016 Dalam menyusun suatu Naskah Akademik yang menjadi dasar perancangan dan perumusan norma suatu Rancangan Undang-Undang. dengan Desa baru. 8. Puslitbang Hukum dan Peradilan Menyelenggarakan FGD Penyusunan Naskah Akademik “Penyempurnaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)”. , FCBArb. Kegiatan penyusunan naskah akademik ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. Untuk kesempurnaan naskah akademik ini, kami mengharapkan penyelarasan terhadap naskah akademik ini. 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim-Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tahun 2013 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah, namun keberadaannya. Akar permasalahan yang dihadapi di sektor pendidikan dalam pelaksanaan Undang-Undang terkait pendidikan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan. . Syarat Administratif Penyelarasan Naskah Akademik, yaitu: 1.